Tak dapat “Juara”, Hanura pun Bangga


Jakarta -Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Dipo Alam, merilis data-data korupsi yang melibatkan kader partai. Rilis ini sejatinya ditujukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak lagi ada keharusan meminta izin Presiden untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR. Partai Hanura dapat berbangga karena tidak satupun kadernya yang tercantum dalam rilis tersebut.

Di awal rilisnya, Menseskab Dipo Alam memberi catatan bahwa pernyataannya bukan ditendensikan dalam rangka membuka aib pihak tertentu terkait dengan pemeringkat pelaku korupsi di kalangan pejabat negara. “Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi mari kita sama-sama mengawal anggaran,” demikian Dipo, di kantornya, Jumat (28/9).

Dalam keterangannya, Dipo menyebutkan sepanjang era pemerintahan SBY sejak 2004, tercatat di sekretariat kabinet bahwa Presiden SBY telah menerbitkan izin pemeriksaan terhadap 176 pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR yang terlibat kasus hukum. Mayoritas dari perkara yang menjerat pejabat negara tersebut terkait kasus korupsi yakni sebanyak 131 orang (74,43 persen) dan 45 orang (25,29 persen) terkait tindak pidana umum.

Dari data yang dirilis oleh Sekretariat Negara, terungkap urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” di kalangan pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR, berdasarkan catatan terkait izin pemeriksaan yang pernah diterbitkan oleh Presiden SBY untuk memeriksa oknum-oknum terduga korupsi tersebut.

Berikut ini adalah urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” yang dirilis Sekretariat Kabinet berdasarkan partai politik induk para pejabat negara terduga korupsi dan pelaku tindak pidana umum tersebut:

Dari data izin pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Presiden terdapat data politisi dari partai politik sebagai berikut :

Peringkat 1: Partai Golkar 64 orang (36,36 persen),
Peringkat 2: PDI-P 32 orang (18,18 persen),
Peringkat 3: Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen),
Peringkat 4: PPP 17 orang (3,97 persen);
Peringkat 5: PKB 9 orang (5,11 persen),
Peringkat 6: PAN 7 orang (3,97 persen),
Peringkat 7: PKS 4 orang (2,27 persen),
Peringkat 8: PBB 2 orang (1,14 persen),
Peringkat 9: PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen),
Peringkat 10: Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen),
Peringkat 11: Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
Peringkat 12: Gabungan partai 3 orang (1,70 persen)

Sumber : http://bersamarakyat.com/hanura/seskab-rilis-juara-korupsi-hanura-aman/

When to Expect Result from Link Building?

This entry was posted in Berita, Polhukam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s